Siapa yang Melayani, Siapa yang Dilayani?

Sebatas Slogan..?!

Pertanyaan singkat di atas sering terbesit di benak saya kalau melihat banyaknya penyelewengan praktek pelaksanaan jalannya pemerintahan di Indonesia. Semestinya, pemerintah dengan semua elemen pendukungnya, bertindak sebagai pelayan masyarakat, dan bukan sebaliknya. Pucuk pimpinan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Seharusnya, dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai eksekutor dalam menjalankan amanah dari rakyat, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus berujung manfaat pada rakyat banyak, bukannya untuk kemakmuran segelintir orang.

Faktanya, pemerintah lebih patuh dan berpihak pada korporasi besar multinasional, pemodal asing berduit melimpah, dan negara adikuasa, daripada kepada rakyatnya sendiri. Banyak kebijakan pemerintah justru merugikan rakyat, dan malah memberi manfaat pada pihak-pihak yang saya sebut di atas. Sebuah pemerintahan dibentuk di atas suatu masyarakat, yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Nah, kalau apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah tidak berpihak pada masyarakat itu sendiri, bisakah Indonesia menyebut diri sebagai suatu negara?

Orang-orang yang duduk dalam pemerintahan digaji oleh uang negara, yang bisa dibilang berasal dari masyarakat. Sudah semestinya para abdi negara ini bekerja sepenuh hati untuk melayani masyarakat, orang-orang yang “membayar” mereka. Kalau tidak? Saya bisa bilang kalau mereka sudah mengencingi bos mereka sendiri. Anda tidak setuju dengan pernyataan saya? Mari kita lihat, bayangkan anda bekerja di suatu perusahaan swasta. Sudah barang tentu anda dibayar oleh bos anda, sang pemilik perusahaan. Anda bekerja untuk bos anda bukan? Bekerja maksimal untuk meraih laba perusahaan. Kalau suatu saat anda melakukan sesuatu yang merugikan bos anda, anda tentu akan kena marah, atau malah bisa dipecat. Kalau lantas demikian, salahkah kalau selama ini rakyat teriak-teriak kelaparan, memprotes pemerintah, dan lain sebagainya? Itu adalah bentuk kemarahan rakyat, orang-orang yang sebenarnya adalah bos dari pemerintah.

Kalau dalam perusahaan bos yang dirugikan pun tetap berkuasa, bagaimana dengan di negara ini? Rakyat kecil cuma objek derita, digusur dari tempat tinggalnya tanpa dicarikan solusi, digusur dari tempatnya berdagang tanpa solusi, naiknya harga barang-barang tanpa solusi, dan lain sebagainya. Apakah mereka masih punya kuasa atas pemerintah, yang notabene adalah “karyawan” mereka? TIDAK. Bahkan orang-orang malang ini pun tidak punya kuasa atas hidupnya sendiri. Cuma bisa mengharap belas kasihan orang lain, di tengah kejamnya hidup di negara ini. Apakah sang pendosa yang merugikan bosnya itu lantas dipecat? TIDAK. Mereka masih duduk manis di kursi super empuk dalam ruang kerja yang nyaman dan ber-AC, dan mendapat gaji dari pajak yang berasal dari jerih payah rakyat.

Jadi, siapa yang melayani, siapa yang dilayani? Jawaban saya melihat fakta saat ini: pemerintah belum melayani rakyat dengan baik, dan malah dilayani oleh rakyat berupa segala uang dan fasilitas yang mereka dapat.

Ini harus berubah!! Mereka yang duduk dalam pemerintahan haruslah mengubah mindset mereka, bukan menuntut untuk dilayani, tapi bekerja ikhlas melayani rakyat, membela kepentingan rakyat banyak, dengan segala konsekuensinya. Karena itulah inti dari suatu pemerintahan menurut saya, yaitu mensejahterakan seluruh rakyatnya.

Masih adakah harapan bagi kita untuk berubah ke arah lebih baik? Saya yakin masih.
Keep hope and pray for better Indonesia!!

Share on Google Plus